ASPEKPIR Soroti Dampak Kebijakan Ekspor Satu Pintu: Harga TBS Anjlok
BERITA AKTUAL KALIMANTAN
Kebijakan pemerintah terkait rencana pengelolaan ekspor komoditas strategis seperti CPO melalui satu pintu BUMN mulai menimbulkan keresahan di tingkat petani kelapa sawit. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengenai tata kelola ekspor CPO disebut memicu gejolak di lapangan, khususnya terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) milik petani.
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR) menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi yang kini dirasakan masyarakat pekebun di berbagai daerah. Sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dilaporkan mulai menurunkan harga pembelian TBS secara sepihak, bahkan ada yang membatasi penerimaan buah dari petani rakyat. ASPEKPIR menilai, situasi ini sangat merugikan petani kecil yang selama ini bergantung penuh pada hasil panen sawit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Kami sangat menyayangkan apabila pidato dan rencana kebijakan nasional justru ditafsirkan negatif di lapangan hingga berdampak langsung kepada petani. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban kepanikan pasar dan ketidakjelasan implementasi kebijakan,” ujar Jayadi selaku wakil sekjen DPP ASPEKPIR.
ASPEKPIR menegaskan bahwa petani tidak menolak upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor nasional, termasuk mencegah kebocoran devisa negara dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Namun, organisasi petani meminta agar pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan efek domino yang merugikan sektor hulu, terutama jutaan petani sawit rakyat.
Kondisi di lapangan saat ini mulai memunculkan kekhawatiran serius. Penurunan harga TBS membuat pendapatan petani menurun drastis, sementara biaya pupuk, perawatan kebun, dan kebutuhan operasional terus meningkat.
ASPEKPIR meminta pemerintah pusat, kementerian terkait, serta perusahaan-perusahaan PKS untuk tidak mengambil langkah spekulatif sebelum ada regulasi resmi dan petunjuk teknis yang jelas mengenai kebijakan ekspor satu pintu tersebut.
“Kami berharap pemerintah segera memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan petani agar tidak terjadi kepanikan pasar. PKS jangan menjadikan isu kebijakan ini sebagai alasan untuk menekan harga TBS masyarakat,” tegas ASPEKPIR.
ASPEKPIR juga mendesak adanya perlindungan nyata terhadap petani plasma maupun swadaya agar stabilitas harga tetap terjaga dan distribusi hasil perkebunan rakyat tidak terganggu.
Sugeng selaku ketua DPD II kotabaru meminta agar kebijakan ekspor CPO satu pintu ini dapat memberikan dampak positif terhadap harga beli TBS di tingkat petani pekebun..
