Di tengah musibah Karhutla yang melanda daerah kalimantan , sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan media massa menjadi krusial sebagai fungsi kontrol sosial.
Hal ini tampak dalam acara silaturahim yang digelar oleh Organisasi Kemasyarakatan Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Ormas PEKAT IB) Wilayah Kalimantan Selatan bersama para insan pers pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Acara ini tidak sekadar menjadi ajang kumpul-kumpul seremonial belaka. PEKAT IB Kalsel memanfaatkan momentum ini untuk menyoroti tajam keluhan masyarakat terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai kerap berpangku tangan dalam menghadapi berbagai persoalan krusial yang dihadapi masyarakat.
Sebagai organisasi yang bergerak di ranah kontrol sosial, PEKAT IB Kalsel menyayangkan lambannya kepekaan dari pihak eksekutif maupun legislatif terhadap dampak asap yang diawali dari karhutla.
Ketua PEKAT IB Kalsel H.Suriyansah yang di dampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PEKAT Kota Banjarmasin Mahyuddin.S.H.M.M berharap Gubernur Kalsel dan Wakil Gubernur bisa lebih peka dalam membantu masyarakat yang terdampak karhutla,atau masyarakat yang terdampak oleh turun nya kualitas air bersih dari PDAM.
“Saya berharap fungsi pemerintah benar benar berfokus pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, tentunya masalah asap beracun dari karhutla dan minim nya penyaluran air bersih kewilayah yang terdampak.”ujar H.Suri
Sugianoor.S.E ., Ketua DPD Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kalsel menegaskan Pers dan ormas sepakat bahwa fungsi pengawasan harus ditingkatkan secara radikal agar keterbukaan informasi publik bukan sekadar slogan, melainkan instrumen nyata untuk mendesak pemerintah keluar dari zona nyaman tambah Ketua DPD SWI Sugiannor.S.E
Melalui kemitraan yang lebih erat dengan insan pers, Ormas PEKAT IB Kalsel berkomitmen untuk terus menyuarakan kepentingan publik dan memastikan bahwa setiap keluhan masyarakat tidak lagi membentur dinding kepasifan birokrasi.
