Watch Relation Corruption (WRC) pengawas Aset negara Indonesia melakukan pertemuan audiensi dan silaturahmi dengan Kantor Kementrian Imigrasi Kanwil Kalimantan Selatan jalan Ahmad Yani Km.5,5 Banjarmasin (Kalsel)
Kegiatan yang bertajuk Silaturahmi guna menyampaikan laporan warga binaan terkait adanya indikasi barang-barang terlarang di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LP).
Pertemuan sekaligus silaturahmi ini bertujuan untuk menindaklanjuti temuan dan adanya laporan yang diterima oleh WRC.
Menurut informasi yang disampaikan, terdapat dugaan peredaran barang barang yang seharusnya tidak di perbolehkan di pergunakan selama di dalam Lapas serta praktik kamar berbayar di dalam LP.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Tim WRC Habib Muchdar Assgaf yang di dampingi oleh Jayadi (Dewan Pengurus WRC Korwil Kalsel)menjelaskan kepada awak media bahwa penyampaian dugaan ini tidak bermaksud untuk merusak tetapi untuk memperbaiki sistem di dalam tubuh lembaga pemasyarakatan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan masukan.
Senada dengan Habib Muchdar, Jayadi dari WRC juga menegaskan kembali adanya indikasi barang terlarang dan kamar berbayar di dalam LP tersebut, berdasarkan laporan yang mereka terima.
Pihak WRC telah menyampaikan informasi ini ke pihak berwenang di Kanwil Kemenkumham Kalsel untuk ditindaklanjuti.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Selatan Mulyadi.Bc. IP. S.H.M.,Si. Yang di dampingi Kabid Pelayanan dan Pembinaan Sugito. A.Md.IP, S.Sos, M.A Juga merespon baik kedatangan dari WRC dan akan segera menindak anggotanya yang melanggar peraturan.
“Saya akan berusaha memperketat lagi pengawasan dan penjagaan terkait issue laporan ini.’ ujar Mulyadi.Bc.IP.S.H.M,SI.
Saya pastikan akan saya tindak lanjuti jika itu ada di lingkup pemasyarakatan.’tambah nya.
Jayadi juga minta keseriusan dari Kakanwil untuk memberantas barang barang yang tidak di perbolehkan seharusnya ada di dalam lingkup lapas sendiri.
WRC berharap dengan adanya pertemuan ini bisa saling kerja sama antara instansi dan masyarakat agar bisa menekan angka pengedaran barang terlarang.
