Hajat besar pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke tanah Borneo bukan sekadar urusan memindahkan cetak biru megaproyek dan kompleks pemerintahan dari Jakarta. Ini adalah fajar sejarah baru sekaligus ujian bagi kedaulatan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Menyikapi akselerasi pembangunan yang kian progresif, Ketua Dewan Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK), H. Junaidi, menyerukan konsolidasi akbar lintas provinsi melalui gagasan Musyawarah Besar atau “Aruh Ganal” Warga Kalimantan.
Langkah strategis ini digulirkan sebagai respons konkret untuk menyatukan pemikiran terbaik dari seluruh elemen masyarakat. H. Junaidi menegaskan bahwa momentum emas ini harus dijawab dengan penyatuan visi yang kokoh di antara para tokoh formal maupun non-formal, demi memastikan kemajuan yang berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat Kalimantan untuk Indonesia.
Merebut Ruang Pembangunan: Dari Penonton Menjadi Pemain Utama
Dalam pandangan estetis dan sosiologis H. Junaidi, kemajuan fisik suprastruktur yang masif di Kalimantan akan menjadi sia-sia jika masyarakat lokal hanya berdiri di pinggiran, menyaksikan riuhnya orkestrasi pembangunan tanpa ikut mengisinya. Oleh karena itu, ia mendesak dilakukannya revitalisasi sumber daya secara total di seluruh lini.
“Kita harus siap merapatkan barisan menyongsong era baru ini. Saatnya seluruh pemangku kebijakan, kaum akademisi, aktivis pemuda, hingga tokoh adat dari Dayak, Banjar, Kutai, Paser, Melayu, serta segenap warga paguyuban pendatang duduk satu meja. Kita perlu merumuskan ulang visi bersama agar putra-putri daerah memiliki kompetensi untuk mengisi setiap pos strategis yang tercipta,” ungkap H. Junaidi dengan lantang.
Lebih lanjut, Ketua Dewan Pembina FKPWK ini menjabarkan tiga pilar utama revitalisasi yang harus segera diakselerasi:
1. Revitalisasi Kapasitas SDM: Mendorong program up-skilling dan sertifikasi keahlian tenaga kerja lokal agar mampu bersaing secara adil di proyek nasional maupun industri turunan.
2. Kemandirian Fiskal & Ekonomi daerah: Memperkuat penetrasi UMKM dan vendor lokal ke dalam ekosistem digital (e-Katalog) pengadaan barang pemerintah, serta mendorong lahirnya konsorsium pengusaha daerah.
3. Keseimbangan Ekologis & Kultural: Memastikan transisi ekonomi tidak lagi bertumpu pada pengerukan komoditas mentah secara ekstraktif, melainkan beralih ke hilirisasi industri hijau (Green Economy) berbasis kearifan lokal.
Menakar Tuan Rumah: Melempar Diskursus Konstruktif ke Ruang Publik
Menariknya, gagasan besar yang diinisiasi oleh H. Junaidi ini tidak serta-merta menetapkan satu wilayah sebagai pusat pelaksanaan Aruh Ganal. Lokasi tuan rumah sengaja dilempar menjadi diskursus publik guna menumbuhkan rasa kepemilikan bersama (sense of belonging) di kalangan masyarakat Borneo.
Publik diajak mencermati keunggulan komparatif masing-masing provinsi yang semuanya memiliki argumen historis dan geopolitik yang kuat:
• Kalimantan Timur (Kaltim): Dinilai paling realistis secara spasial karena merupakan episentrum fisik pembangunan IKN saat ini.
• Kalimantan Selatan (Kalsel): Memiliki akar budaya yang sangat lekat dengan filosofi kebersamaan Aruh Ganal, sekaligus memosisikan diri sebagai gerbang utama logistik dan pangan nasional.
• Kalimantan Barat (Kalbar): Mengukuhkan diri sebagaimana hhtyntbrhh h iisimbol harmonisasi kemajemukan etnis sekaligus garda depan geopolitik perbatasan negara.
• Kalimantan Tengah (Kalteng): Memiliki benang merah sejarah kuat sejak era Bung Karno dan menjadi pilar penting dalam isu perdagangan karbon global melalui kelestarian hutan adatnya.
• Kalimantan Utara (Kaltara): Merepresentasikan masa depan energi terbarukan dunia lewat mega proyek industri hijau raksasanya.
Melalui perhelatan Aruh Ganal ini, FKPWK menargetkan lahirnya “Manifesto Pemikiran Kalimantan”—sebuah buku putih berisi pokok-pokok pikiran taktis w
